"Kritik & Saran, Silahkan ke Kolom Komentar===

Friday, 13 November 2026

Cegah Penyimpangan Dana Pendidikan, Pemko Tebing Tinggi Gandeng Kejaksaan Lewat Program Jaksa Sahabat Pendidik

 

Pengawasan Dana BOS oleh Kejaksaan

TEBING TINGGI – Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi berupaya memperkuat pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pendidikan (termasuk Dana BOS) melalui kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebing Tinggi. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui peluncuran program Jaksa Sahabat Pendidik yang dilaksanakan di Aula Lantai IV Balai Kota Tebing Tinggi, Rabu (11/11/2026).

Program ini menjadi langkah preventif untuk meningkatkan pemahaman hukum, memperkuat integritas, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran di lingkungan satuan pendidikan, sehingga kedepannya tidak ada lagi dana BOS yang dikorupsi untuk Kepentingan Kelompok dan Pribadi.

Kegiatan tersebut melibatkan para kepala sekolah (Kepsek) TK, SD, dan SMP negeri maupun swasta se-Kota Tebing Tinggi. Fokus pembahasan meliputi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), pengelolaan aset sekolah, serta pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan.

Wali Kota Tebing Tinggi Tekankan Pentingnya Integritas Kepala Sekolah dan Aparatur Sekolah

Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, menegaskan bahwa pembangunan sektor pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan. Diperlukan kerja sama seluruh unsur pemerintah, tenaga pendidik, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas.

Menurutnya, kepala sekolah memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam menjalankan tugas pendidikan. Selain memastikan proses belajar mengajar berjalan dengan baik, kepala sekolah juga harus memperhatikan peningkatan kompetensi guru, pengelolaan tenaga kependidikan, pemeliharaan fasilitas sekolah, serta pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan.

Wali Kota juga mengingatkan bahwa setiap kewenangan yang diberikan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas dengan tidak menerima gratifikasi baik untuk golongan tertentu maupun pribadi.

Pengelolaan anggaran pendidikan harus dilakukan secara transparan dan bersih, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabel.

Ia berharap seluruh kepala sekolah dapat membangun budaya antikorupsi, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, dan memperkuat pengawasan internal di lingkungan sekolah masing-masing.

Namun, penguatan tata kelola administrasi dan keuangan tersebut harus tetap berjalan seiring dengan tugas utama sekolah, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran dan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.

Kejari Tebing Tinggi Dorong Budaya Antikorupsi di Lingkungan Pendidikan Khususnya Kota Tebing Tinggi

Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Anthoni Nainggolan, dalam kegiatan tersebut mengingatkan bahwa integritas tidak cukup hanya ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap aturan tertulis.

Menurutnya, integritas harus tercermin dalam perilaku sehari-hari, termasuk kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan keteladanan dalam menjalankan pekerjaan dan tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun.

Ia juga mengingatkan bahwa perilaku koruptif tidak selalu berkaitan dengan penyalahgunaan uang atau anggaran negara. Kebiasaan menerima gratifikasi, tidak disiplin, seperti datang terlambat dan menitipkan absensi, juga merupakan contoh perilaku yang bertentangan dengan nilai integritas.

Pesan tersebut menjadi pengingat bagi seluruh tenaga pendidik bahwa upaya membangun pendidikan berkualitas harus dimulai dari lingkungan kerja yang jujur dan bertanggung jawab.

Kepala sekolah dan guru tidak hanya memiliki tugas menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik, tetapi juga berperan dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan adab generasi penerus bangsa.

Dana BOSP dan Revitalisasi Sekolah Menjadi Fokus Pengawasan

Salah satu perhatian utama dalam program Jaksa Sahabat Pendidik adalah pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau Dana BOSP.

Dana tersebut merupakan salah satu sumber pembiayaan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah.

Karena itu, pengelolaannya membutuhkan perencanaan yang baik, pelaksanaan sesuai ketentuan, administrasi yang tertib, serta laporan pertanggungjawaban yang jelas.

Selain Dana BOSP, pelaksanaan program revitalisasi sekolah juga menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut.

Revitalisasi satuan pendidikan berkaitan dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah agar peserta didik dapat memperoleh lingkungan belajar yang lebih layak dan nyaman.

Melalui edukasi hukum ini, para kepala sekolah diharapkan semakin memahami ketentuan yang berlaku, mampu mengenali potensi risiko dalam pengelolaan anggaran, serta mengetahui langkah yang harus dilakukan apabila menghadapi persoalan hukum atau administrasi.

Program Jaksa Sahabat Pendidik Diharapkan Berkelanjutan

Wali Kota Tebing Tinggi berharap program Jaksa Sahabat Pendidik tidak hanya berhenti sebagai kegiatan sosialisasi atau pertemuan formal dan diharapkan siap untuk uji petik dari Pihak Kejaksaan.

Program tersebut diharapkan dapat berkembang menjadi sarana komunikasi dan konsultasi hukum yang berkelanjutan antara Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi dengan satuan pendidikan.

Dengan adanya komunikasi tersebut, kepala sekolah dan tenaga pendidik dapat memperoleh pemahaman mengenai aspek hukum dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan anggaran.

Kerja sama antara pemerintah daerah dan kejaksaan juga diharapkan mampu menciptakan hubungan kelembagaan yang produktif, dengan tetap menghormati tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing lembaga.

Disdikbud Tebing Tinggi: Penguatan Pemahaman Hukum bagi Pengelola Sekolah

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi, Muhammad Deni Saragih, menjelaskan bahwa kegiatan Jaksa Sahabat Pendidik diarahkan untuk memberikan edukasi dan pemahaman hukum kepada para pengelola satuan pendidikan.

Materi kegiatan mencakup pengelolaan Dana BOSP, pelaksanaan program revitalisasi sekolah, peningkatan integritas, serta pemahaman terhadap potensi risiko dan konsekuensi hukum dalam penyelenggaraan pendidikan.

Program ini juga merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dan 33 kepala daerah kabupaten/kota se-Sumatera Utara yang ditandatangani pada awal Oktober 2026.

Melalui kerja sama tersebut, diharapkan tercipta kesamaan pemahaman mengenai pentingnya tata kelola pendidikan yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Harapan untuk Pendidikan Kota Tebing Tinggi yang Lebih Berkualitas

Peluncuran program Jaksa Sahabat Pendidik menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pendidikan di Kota Tebing Tinggi.

Pencegahan penyimpangan anggaran tidak hanya bertujuan menjaga keuangan negara, tetapi juga memastikan bahwa anggaran pendidikan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.

Dengan pengelolaan yang baik, anggaran pendidikan diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi sekolah, guru, dan peserta didik.

Kolaborasi antara Pemerintah Kota Tebing Tinggi, Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta seluruh satuan pendidikan diharapkan dapat membangun lingkungan pendidikan yang berintegritas, profesional, dan bertanggung jawab.

Pada akhirnya, pendidikan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran dan fasilitas sekolah, tetapi juga oleh integritas seluruh pihak yang diberikan amanah untuk mengelolanya.

Melalui program Jaksa Sahabat Pendidik, Pemko Tebing Tinggi berharap budaya sadar hukum dan antikorupsi semakin tumbuh di lingkungan pendidikan demi masa depan generasi muda Kota Tebing Tinggi, kedepannya Setiap sekolah harus siap "Uji Petik" terkait obek Pemeriksaan.

Uji petik adalah metode pemeriksaan atau pengujian dengan cara mengambil beberapa sampel dari keseluruhan objek, dokumen, kegiatan, atau pekerjaan untuk memastikan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

No comments:

Post a Comment